Ironi di Pulai Reklamasi Jakarta


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Penghentian sementara diberlakukan karena Pulau C dan Pulau D belum ada izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menyetop proyek pulau reklamasi. Namun, tiba-tiba IMB untuk pulau reklamasi terbit.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menyetop proyek pulau reklamasi. Namun, tiba-tiba IMB untuk pulau reklamasi terbit.
Proyek reklamasi pulau Jakarta kembali jadi sorotan usai terbitnya izin mendirikan bangunan (IMB) untuk pulau reklamasi.
Proyek reklamasi pulau Jakarta kembali jadi sorotan usai terbitnya izin mendirikan bangunan (IMB) untuk pulau reklamasi.
Menurut Anies Baswedan izin mendirikan bangunan (IMB) yang terbit untuk Pulau Reklamasi berbeda dengan kebijakannya terkait penghentian pembangunan pulau tersebut.
Menurut Anies Baswedan izin mendirikan bangunan (IMB) yang terbit untuk Pulau Reklamasi berbeda dengan kebijakannya terkait penghentian pembangunan pulau tersebut.
Isu soal reklamasi Jakarta mulai heboh setelah anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, M Sanusi, diciduk KPK pada 31 Maret 2016. Sanusi diduga menerima suap sebesar Rp2 miliar dari Mantan Presdir PT Podomoro Land, Ariesman Widjaja untuk meloloskan pembahasan Raperda tentang Zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 serta Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.
Isu soal reklamasi Jakarta mulai heboh setelah anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, M Sanusi, diciduk KPK pada 31 Maret 2016. Sanusi diduga menerima suap sebesar Rp2 miliar dari Mantan Presdir PT Podomoro Land, Ariesman Widjaja untuk meloloskan pembahasan Raperda tentang Zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 serta Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.
Dua bulan seusai penangkapan M Sanusi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel dua pulau reklamasi, yakni Pulau C dan Pulau D di Teluk Jakarta. Penyegelan dilakukan dengan pemasangan plang oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian LHK.
Dua bulan seusai penangkapan M Sanusi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel dua pulau reklamasi, yakni Pulau C dan Pulau D di Teluk Jakarta. Penyegelan dilakukan dengan pemasangan plang oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian LHK.
Penghentian sementara diberlakukan karena Pulau C dan Pulau D belum ada izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
Penghentian sementara diberlakukan karena Pulau C dan Pulau D belum ada izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menyetop proyek pulau reklamasi. Namun, tiba-tiba IMB untuk pulau reklamasi terbit.
Proyek reklamasi pulau Jakarta kembali jadi sorotan usai terbitnya izin mendirikan bangunan (IMB) untuk pulau reklamasi.
Menurut Anies Baswedan izin mendirikan bangunan (IMB) yang terbit untuk Pulau Reklamasi berbeda dengan kebijakannya terkait penghentian pembangunan pulau tersebut.
Isu soal reklamasi Jakarta mulai heboh setelah anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, M Sanusi, diciduk KPK pada 31 Maret 2016. Sanusi diduga menerima suap sebesar Rp2 miliar dari Mantan Presdir PT Podomoro Land, Ariesman Widjaja untuk meloloskan pembahasan Raperda tentang Zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 serta Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.
Dua bulan seusai penangkapan M Sanusi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel dua pulau reklamasi, yakni Pulau C dan Pulau D di Teluk Jakarta. Penyegelan dilakukan dengan pemasangan plang oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian LHK.
Penghentian sementara diberlakukan karena Pulau C dan Pulau D belum ada izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).