Jakarta – STIAMINEWS – Untuk memperluas kerja sama dibidang Logistik, maka Institut STIAMI telah menandatangani kerjasama Memorandum of Understanding (MoU) dengan Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) dan Kementerian Koordinator Perekonomian RI Pada hari Sabtu, 23 September 2017 di Lantai 4 Institut STIAMI.  ALI adalah organisasi profesi nirlaba di bidang Supply Chain & Logistics Management (SC&LM) di Indonesia. Keanggotaan ALI terbuka bagi individu Warga Negara Indonesia yang berkarya sebagai praktisi, akademisi, pembuat regulasi, maupun pemerhati bidang SC&LM. ALI didirikan pada Desember 2002 & mulai diperkenalkan ke publik pada Januari 2003. Visi organisasi ALI adalah menjadi asosiasi profesi yang terpandang dalam bidang SC&LM di Indonesia. Misi organisasi ALI adalah turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia WNI di bidang profesi SC&LM dan sebagai wadah komunikasi bisnis & industri dalam bidang SC&LM di Indonesia.

Penandatangan MoU diwakili oleh Dr. Nofrisel, SE, CM, CSLP yang merupakan ketua dewan pakar Asosiasi Logistik Indonesia, Bpk. Erwin Raza, SE, MM  selaku Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional KEMENKO Bid. Perekonomian RI dan dari Institut STIAMI oleh Rektor Institut STIAMI Dr. Ir. Panji Hendrarso, MM didapmpingi oleh Dr. Hartono, SE, MM Selaku Wakil Rektor II serta Dr. Euis  Komalwati, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Manajemen (FISMA). Kerjasama ini bertujuan bisa mendorong anak-anak muda Indonesia khusunya mahasiswa logistik di Institut STIAMI kampus bisa membekali dirinya dengan skill logistik dan supply chain, serta dibantu untuk sertifikasi kompetensi khususnya bidang logistik.

Selain penandatangan MoU diadakan juga Kuliah Umum Logistik dengan tema “Kesiapan SDM Logistik Menghadapi Era MEA” dengan Bpk. Erwin Raza, SE, MM. Beliau menyebutkan bahwa perlu adanya uji kompetensi untuk sumber daya manusia yang bekerja di rantai logistik terutama pada era MEA 2017 yang dimana persoalan sumber daya manusia (SDM) menjadi penting, sebab pada pemberlakuan pasar bebas ASEAN, tenaga kerja dari sembilan negara akan bebas masuk ke Indonesia.Termasuk tenaga kerja bidang logistik, pekerja yang berada di pelabuhan bagaimana kompetensinya, masih dipertanyakan,"ucapnya. Perusahaan logistik akan menetapkan standar kapasitas tenaga kerja. Dengan kondisi SDM di Indonesia yang belum teruji kompetensinya maka posisi mereka rawan tergeser tenaga kerja asing. "Belum lagi kendala bahasa, pekerja di pelabuhan-pelabuhan juga harus bisa menguasai bahasa internasional," ujarnya. Menurutnya, pemerintah harus segera mempersiapkan SDM logistik dan pendirian bidang studi logistik di beberapa perguruan tinggi menjadi salah satu langkah strategis. (Selvi/Irfan7oy)