Ketua Stiami : Fri Perlu Beri Rekomendasi Kepada Presiden Terpilih


Solo,  Forum Rektor Indonesia (FRI) menggelar Konvensi Kampus X dan Temu tahunan ke XVI mulai 29-30 Januari 2014 di Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Dalam temu FRI kali ini, menurut Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Prof Laode M Kamaluddin mengatakan Ada tiga tema yang dibahas Dalam temu tahunan forum rektor antara lain, Kedaulatan Rakyat dalam Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Pembangunan Nasional yang Integratif dan Kepemimpinan Nasional pada era Asia.

Selain itu Laode juga menegaskan FRI ingin membantu mencari sosok pemimpin terbaik untuk Indonesia ke depan melalui sebuah sistem mirip konvensi dengan mengundang sejumlah tokoh yang dinilai layak maju sebagai capres.Sejauh ini, kata dia, FRI telah mengundang sebanyak 12 tokoh yang dianggap layak maju sebagai calon pemimpin Indonesia ke depan dalam berbagai forum diskusi yang digelar di berbagai kampus.

Namun, ia menegaskan bahwa FRI menilai calon pemimpin terbaik itu bukan semata dari sosoknya, melainkan dari program-program yang ditawarkannya jika terpilih untuk memimpin Indonesia ke depan.

Sementara itu menurut rektor UNS Prof. Dr. Ravik sebagai tuan rumah pertama FRI mengatakan bahwa Forum Rektor Indonesia (FRI) Juga akan membahas terkait enam kriteria calon pemimpin dari aspek pribadi yang dirumuskan. Antara lain, rekam jejaknya bersih, mampu mengantarkan bangsa Indonesia menjadi besar, dan berpihak kepada rakyat miskin. Namun, FRI menilai calon pemimpin terbaik itu bukan semata dari sosoknya. Melainkan dari program-program yang ditawarkannya jika terpilih untuk memimpin Indonesia ke depan.

Ketua STIAMI Prof. Dr. Ir. Wahyuddin Latunreng MM, yang hadir pada pertemuan di UNS ini, mengatakan bahwa STIAMI sendiri merekomendasikan kepada FRI untuk FRI sebagai wadah forum rektor terbesar ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada Presiden terpilih mendatang untuk memfokuskan diri ke beberapa Kementerian dan Instansi seperti Kementerian Riset, Kementerian Pendidikan, serta Badan Penanganan perpajakan nasional. (One/CSC/Humas/Cr7)