Jakarta, Kongres Kebangsaan yang digelar selama dua hari pada tanggal 10-11 Desember 2013, di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, tadi pagi ditutup oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden hadir pada pukul 09.45 dengan didampingi Menteri Komunikasi Dan Informatika Titaful Simbiring. Hadir Pula Ketua MPR RI Drs. H. Sidarto Danusubroto dan Ketua DPD RI Irman Gusman.
Selain Presiden SBY, pada hari pertama kemarin 10 desember 2013 kongres juga menampilkan beberapa pejabat negara selaku pembicara. Antara lain Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung, Ketua DPR RI Marzuki Alie, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva, Ketua BPK Hadi Purnomo, dan Wakil Menkumham Denny Indrayana.
Kongres Kebangsaan juga menghadirkan pembicara dari kalangan elit partai politik (parpol). Seperti Presiden PKS Anis Matta, Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Syaifudin, dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.
Dalam kongres kebangsaan yang digelar oleh Forum Pempred ini menghasilkan Komitment Jakarta, yang mana komitmen Jakarta tersebut diserahkan oleh Ketua Forum Pemred Nurjaman Mochtar kepada Presiden. Selain kepada Presiden ketua Forum Pempred juga menyerahkan kepada Ketua MPR RI dan Ketua DPD RI.
Beberapa Komitmen yang dihasilkan pada kongres ini antara lain. Pertama, kami sepakat untuk memperkokoh bangsa sebagai rumah kebahagiaan semua dengan memperkuat Pancasila sebagai fondasinya.
Kesepakatan kedua, Kongres Kebangsaan menggarisbawahi mengenai keberlanjutan perjuangan politik untuk membentuk pemerintahan negara yang mencerdaskan anak bangsa, menyejahterakan seluruh wilayah Indonesia dan berkontribusi untuk perdamaian internasional. Sementara sepakat mengonsolidasikan demokrasi sesuai konstitisi termasuk kemungkinan amandemen ke-V konstitusi, seiring peninjauan UUD 1945.
Kesepakatan keempat, yakni langkah penyempurnaan kelembagaan perwakilan, begitu juga perbaikan sistem kepartaian, termasuk fungsi Dewan Perwakilan Daerah dengan tujuan mengembalikan keterwakilan yang inklusif."Kami juga sepakat pada poin kelima tentang perlunya penataan kembali dengan semangat kolektivitas integrasi nasional dengan mencegah tumpang tindih kewenangan pada lembaga negara," ungkap ketua forum pemred
Kesepakatan keenam, lanjut Nurjaman, mengenai pengembalian wibawa hukum, dengan pemilihan anggota penegak hukum yang bersih dan kompeten, serta penguatan budaya demokrasi dan demokrasi berkebudayaan. Ketujuh Kongres Kebangsaan menyepakati pentingnya keberadaan haluan negara yang mengarah pada kebijakan pembangunan jangka panjang yang disusun dengan melibatkan segenap lembaga perwakilan negara dan berkesinambungan.
Sementara itu dari perguruan tinggi Prof. Dr. Ir. Wahyuddin Latunreng MM yang di dampingi oleh sekertaris eksekutif Dedy Kusna Utama S.Sos juga hadir bersama para kedutaan Negara tetangga. (CSC/Humas/One)
